Tuesday, April 2, 2019

Mengenal Subjek Hukum

Halo semuanya dalam tulisan ini saya Ferdiansyah Putra Manggala, S.H., M.H. akan mengulas mengenai subjek hukum. Nantinya bertahap akan dibahas lebih mendalam. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya penulis ucapkan karena telah meluangkan waktunya untuk membaca tulisan ini, semoga tulisan singkat ini dapat membantu pembaca sekalian dan menambah wawasan juga tentunya.
Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan rechsubject (Belanda) atau law of subject (Inggris). Pada umumnya subjek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian subjek hukum menurut Algra adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi mempunyai wewenang hukum. Subjek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum itulah nantinya yang dapat mempunyai wewenang hukum. Di dalam ilmu hukum terdapat dua macam subjek hukum yaitu Manusia dan Badan Hukum.
Terdapat dua pengertian manusia pertama secara biologis, kedua secara yuridis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia manusa adalah makhluk berakal budi (mampu menguasai makhluk lainnya). Chidir ali menyatakan manusia adalah makhluk berwujud dan rohaniah, yang secara berasa, yang berbuat dan menilai, berpengetahuan dan berwatak. Uraian tersebut merupakan memfokuskan manusia dari segi biologis. Secara yurdis para ahli berpendapat bahwa manusia sama dengan orang dalam hukum. Terdapat dua alasan mengapa ahli mengemukakan hal tersebut. Pertama manusa memiliki hak-hak subjektif dan yang kedua memiliki kewenangan hukum.
Semua manusa mempunyai hak-hak subjektif sejak ia dilahirkan sampai meninggal dunia. Hal tersebut termaktub alam Pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi “anak yang ada dalam kandungan perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya”. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan hukum kepada seorang anak yang masih dalam kandungan seorang wanita terhadap hak-hak yang akan dinikmatinya manakala ia dilahirkan. Contohnya seorang ibu sedang mengandung seorang anak, namun pada waktu saat ia mengandung suaminya meninggal dunia. Pada saat itu warisan yang didapatkan suami istri menjadi terbuka. Sejak saat itulah anak tersebut berhak untuk mendapatkan warisan dari pewaris (si bapak). Syaratnya, anak yang dilahirkan itu harus lahir hidup, mati sewaktu dilahirkan maka dianggaplah dia tak pernah ada.
Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dilahirkan, namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang telah dewasa dan atau sudah kawin. Ukuran kedewasaan menurut hukum perdata adalah 21 tahun dan atau sudah kawin, sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum diantaranya orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami. Apabila orang yang belum dewasa dan yang berada dibawah pengampuan ingin melakukan perbuatan hukum, maka yang bersangkutan harus didampingi oleh orang tua/walinya atau pengampunya.
Selanjutnya mengenai badan hukum, di dalam KUH Perdata hanya terdapat 13 Pasal yang mengatur tentang badan hukum yang dimulai dari Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 KUH Perdata. Badan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan rechtpersoon. Menurut Soemitro rechtpersoon adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. Adapun pandangan lain  menurt Sri Soedwei Maschjoen Shofwan berpendapat bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan yaitu beujud himpunan, dan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan ini dikenal dengan yayasan. Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil pengertian bahwa unsur-unsur badan hukum yaitu pertama mempunyai perkumpulan, kedua mempunyai tujuan tertentu, ketiga mempunyai harta kekayaan, keempat mempunyai hak dan kewajiban, kelima mempunyai hak untuk menggugat dan digugat.
Badan hukum dapat dibedakan menurut bentuknya berdasarkan Pasal 1 ayat1 dan Pasal 3 NBW Belanda, menurut bentuknya badan hukum dapat dibagi menurut pendiriannya yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik adalah seperti Negara, Provinsi, Kota Praja, majelis-majelis, lembaga-lembaga, dan bank-bank negara. Badan hukum privat diantaranya perkumpulan-perkumpulan, Perseroan Terbatas (PT), perusahaan tertutup dengan pertanggungjawaban terbatas, yayasan.
Badan hukum menurut peraturan yang mengaturnya, maksudnya adalah suatu pembagian badan hukum yang didasarkan atas ketentuan yang mengatur badan hukum tersebut. Badan hukum yang diatur dalam KUH Perdata termasuk dalam badan hukum Eropa yaitu perhimpunan, Perseroan Terbatas, Firma dan lain-lain yang didirikan menurut KUHD, dan CV. Badan hukum yang letaknya dalam hukum perdata adat dan termasuk badan hukum bumiputera yaitu Maskapai Andil Indonesia, perkumpulan Indonesia yang didirikan menurut ketentuan Stb. 1939 No. 570, dan Koperasi Indonesia. Badan hukum menurut sifatnya yaitu dibagi menjadi dua macam diantaranya korporasi dan yayasan.
Cukup sekian ulasan Subjek Hukum dari penulis untuk ulasan lebih mendalam akan dibahas dalam tulisan selanjutnya. Semoga dapat membantu pembaca sekalian. Terima Kasih Banyak telah menyempatkan untuk membaca.

Friday, March 22, 2019

Mengenal CV dan Peraturannya

Halo semuanya kali ini dalam tulisan ini saya Ferdiansyah Putra Manggala, S.H., M.H. akan mengulas mengenai mengenal CV (Commanditaire Vennootshaap) beserta peraturannya. Nantinya bertahap akan dibahas lebih mendalam. Terima kasih banyak penulis ucapkan karena telah meluangkan waktunya untuk membaca tulisan ini, semoga tulisan singkat ini dapat membantu pembaca sekalian dan menambah wawasan juga tentunya.
Keberadaan persekutuan komanditer (CV) dalam lalu lintas bisnis telah dikenal masyarakat terutama oleh pengusaha, sebagai salah satu bentuk badan usaha. Dasar pengaturan CV terdapar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) namun tidak diatur tersendiri sebagaimana persekutuan firma dan persekutuan perdata (maatschap). Namun para ahli hukum perdata banyak menyatakan bahwa bagi CV dapat diberlakukan terhadap pasal-pasal mengenai persekutuan firma maupun persekutuan perdata. Ketentuan CV terdapat pada Pasal 19, 20, 21,dan 23 KUHD.
Ketentuan Pasal 19 sampai dengan 21 KUHD yang mengatur tentang firma jika dikaji lebih jauh, jelaslah bahwa CV adalah firma yang berbentuk khusus. Kekhususannya itu terletak pada eksistensi sekutu komanditer yang tidak ada pada Firma. Firma hanya mempunyai sekutu aktif yang disebut firmant, sedangkan pada CV selain ada sekutu aktif juga ada sekutu komanditer atau pasif (sleeping partner).[1]
Persekutuan komanditer (CV) merupakan salah satu bentuk usaha yang tidak berbadan hukum. Menurut Pasal 19 KUHD disebutkan bahwa persekutuan komanditer (CV) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang sekutu yang secara langsung tanggung menanggung dan bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.
Pada persero sebagai pemberi uang yang berdiri di belakang layar perseroang itu juga turut memperoleh bagian dalam keuntungan dan turut pula memikul kerugian yang diderita perseroan seperti biasa, akan tetapi tanggungjawabnya terbatas dalam perseroan dalam arti mereka tidak akan memikul kerugian yang melebihi modal disetorkan.
Persero dibelakang layar disebut anggota pasif atau komanditaris yang disebut Sleeping Partners, sedangkan para anggotanyang memimpin perseroan dan bertindak keluar adalah anggota-anggota aktif yang disebut persero pengurus atau persero pemimpin atau juga disebut komplementaris.
Persero aktif/mitra biasa mempunyai hak untuk mengelola CV, sedangkan Persero pasif/mitra diam tidak mempunyai hak untuk mengelola CV. Persero aktif/mitra biasa secara pribadi bertanggungjawab untuk seluruh uang CV, sedangkan Persero pasif/mitra diam hanya bertanggung jawab untuk transaksi CV sampai jumlah kontribusinya. Dalam hal ini persero pasif dalam posisi sama sebagai pemegang saham pada Perseroan Terbatas.[2]
Pendirian suartu CV dapat dilakukan secara lisan dan tertulis. Apabila dibuat dengan surat, maka dapat berupa akta otentik atau dibawah tangan. Dalam praktiknya sekrang pendirian sebuah CV dibuat dalam bentuk akta Notaris. Selain tidak ada keharusan mengenai penggunaan akta notaris dan pendaftaran CV, KUHD juga tidak mengharuskan untuk melakukan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Rudhi Prasetya menjelaskan bahwa mesikupn dalam KUHD tidak diatur mengenai pendirian CV, namun mengingat CV diatur dalam satu title dengan firma (Bagian pertama Buku II KUHD) dan karena CV adalah bentuk khusus dari firma maka cara pendirian firma juga berlaku untuk CV.[3]
Berdasar uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa karena CV adalah bentuk khusus dari firma, maka pendirian CV harus memperhatikan Pasal 22 KUHD. Tentang pendaftaran CV harus mengacu pada ketentuan Pasal 23 KUHD. CV harus dilakukan pendaftaran dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan CV juga dianggap sebagai badan hukum terpisah yang boleh memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari aset pribadi para persero.
Seperti halnya firma dianggap sebagai badan hukum terpisah, yang boleh mempunyai aset sendiri terpisah dari aset pribadi dan mitra. Maka apabila modal CV besar, ada kemungkinan dibagi menjadi saham atas nama dan atas tunjuk. Saham-saham dapat dialihkan atau diwariskan. Demikian juga pengalihan hak atas piutang dengan cara cessie.
Suatu persekutuan komanditer atau CV berakhir atau bubar karena beberapa hal, antara lain. Pertama berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam akta pendirian, kedua akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu, ketiga akibat perubahan akta pendirian.[4] Setelah suatu CV menyatakan berakhir, maka tahap selanjutnya dilakukan pemberesan, baik menyangkut keuntungan maupun kerugian. Pembagian keuntungan dan pembebasan kerugian dilakukan menurut ketentuan akta pendirian (Anggaran Dasar) CV tersebut. Apabila dalam akta pendirian tidak ditentukan maka akan berlaku ketentuan Pasal 1633 dampai dengan Pasal 1635 KUHP. Apabila setelah pemberesan selesai dilakukan, dan ternyata masih ada tersisa sejumlah uang maka sisa uang tersebut dibagikan kepada sekutu sama seperti pembagiann keuntungan dan pemberesan kerugian.
Cukup sekian ulasan mengenai mengenak CV berserta peraturannya dari penulis untuk ulasan lebih mendalam akan dibahas dalam tulisan selanjutnya. Semoga dapat membantu pembaca sekalian. Terima Kasih Banyak



[1] Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1 Bagian kedua, Rajawali Pers, 1991, Jakarta, hlm 102.
[2] Sujud Margono, Hukum Perusahaan Indonesia, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2008, hlm 17.
[3] Rudhi Prasetya, Maatschap. Firma dan Persekutuan Komanditer, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 26.
[4] Eddi Sopandi, Beberapa Hal dan Catatan Berupa Tanya Jawab Hukum Bisnis, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 35.

Saturday, March 16, 2019

Lembaga Pembiayaan Bukanlah Leasing


Halo semuanya kali ini dalam tulisan ini saya Ferdiansyah Putra Manggala, S.H., M.H. akan mengulas mengenai lembaga pembiayaan di Indonesia beserta peraturannya, dibahas lebih mendalam pada tulisan berikutnya. Terima kasih banyak penulis ucapkan karena telah meluangkan waktunya untuk membaca tulisan ini, semoga tulisan singkat ini dapat membantu pembaca sekalian dan menambah wawasan juga tentunya.
Istilah lembaga pebiayaan saat ini mungkin belum sepopuler lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Belum akrabnya dengan istilah lembaga pembiayaan ini bisa jadi karena eksistensi dari lembaga tersebut memang relatif masih baru dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional yaitu perbankan. Lembaga pembiayaan ini tumbuh dan berkembang seiring dengana adanya paket Deregulasi tahun 1998 yaitu paket Deregulasi 27 Oktober 1998 dan paket Deregulasi 20 Desember 1998.
Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Lembaga pembiayaan dalam masyarakat sering disebut dengan leasing padahal leasing merupakan kegiatan dari lembaga pembiayaan itu sendiri yang berupa sewa guna usaha bukan istilah dari lembaga pembiayaan. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat di Indonesia bahwa leasing itu bukan istilah dari finance atau lembaga pembiayaan agar tidak salah kaprah untuk kedepannya. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang dan modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.
Lembaga keuangan sendiri merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris financial instituion. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Berdasar uraian tersebut dapat diambil pengertian bahwa dalam kegiatan usahanya lembaga keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan, yaitu jasa keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan. Dengan demikian istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adakah bagian dari lembaga keuangan.
Payung hukum mengenai kegiatan lembaga pembiayaan diatur berdasarkan Keppres No. 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusuan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka 2 Keppres No. 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf b SK. Menkeu No. 1251/KMK013/1988 yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana usaha atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.
Lembaga keuangan bukan bank contohnya lemabaga pembiayaan ini juga mempunyai peran penting dalam masyarakat. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyedia dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar. Berdasarkan uraian tersebut bahwa lembaga pembiayaan mempunyai peran penting sebagai salah satu lembaga pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.
Lembaga pembiayaan dikatakan sebagai sumber pembiayaan alternatif karena diluar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lainnya yang dapat memberikan dana, contohnya pegadaian, pasar modal, bank, dan lain sebagainya. Disamping berperan sebagai sumber dana alternatif, lembaga pembiayaan juga mempunyai peranan penting dalam hal pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Aspirasi dan minat masyarakat dapat terwujud apabila ada pihak yang memfasilitasinya. Lembaga pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan dapat memberikan kontribusinya dalam bentuk bantuan dana guna menumbuhkan dan mewujudkan aspirasi dan minat masyarakat tersebut.
Lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatannya dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka 5 Keppres No.61 Tahun 1988 yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan melakukan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan yang dimaksud menurut Pasal 3 ayat 2 Keppres No. 61 Tahun 1998 berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil pengertian bahwa untuk dapat melaksanakan usaha di bidang pembiayaan maka perusahaan pembiayaan harus berbentuk badan hukum baik bertbentuk Perseroan Terbatas ataupun Koperasi.
Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam sahan, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Terdapat lima unsur pokok Perseroan Terbatas dapat berdiri. Pertama Perseroan Terbatas merupakan suatu badan huku. Kedua didirikan berdasarkan perjanjian. Ketiga menjalankan usaha tertentu. Keempat memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham. Kelima memenuhi persyaratan Undang-Undang. Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil pengertian bahwa lembaga pembiayaan dapat berdiri harus memenuhi semua kelima unsur tersebut yang telah dijelaskan di atas.
Paket kebjikasanaan pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 1988 (Pakdes 1988) mulai memperkenalkan lembaga usaha lembaga pembiayaan yang tidak hanya kegiatan sewa guna usaha saja, tetapi juga meliputi jenis usaha pembiayaan lainnya. Berdasarkan Keppres No. 61 Tahun 1988 kegiatan lembaga pembiayaan diperluas menjadi 6 bidang usaha diantaranya sewa guna usaha (leasing), modal ventura (venture capital), anjak piutang (factoring), pembiayaan konsumen (consumer finance), kartu kredit (credit card), perdagangan surat berharga (securities company). Penulis akan menjelaskan satu persatu dari kegiatan usaha lembaga pembiayaan tersebut di bawah ini
Sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara finance lease maupun operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa menyewa antara lessor dan lessee. Objek sewa guna usaha adalah barang modal, dan pihak lessee mempunyai hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa.
Modal ventura (venture capital) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Modal ventura merupakan jenis pembiayaan yang memiliki resiko tinggi. Pembiayaan tidak dilaksanakan dalam bentuk kredit atau pinjaman sebagaimana oleh bank, tetapi dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan pasangan usaha (PPU). Umumnya perusahaan modal ventura (PMV) terlibat dalam manajemen PPU. Jangka waktu penyertaan modal bersifat sementara paling lama 10 tahun harus sudah melakukan divestasi.
Anjak piutang (factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
Pembiayaan konsumen (consumer finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Hal ini yang biasa disebut oleh masyarakat dengan leasing padahal perbedaannya jauh sekali.
Kartu kredit (credit card) adalah  kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit pada dasarnya adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa atau menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan di samping untuk melakukan penarikan uang tunai.
Perdagangan surat berharga (securities company) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk surat berharga. Dalam perkembangannya bidang usaha perdagangan surat berharga ini dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1256/KMK.00/1989 dikeluarkan dari lingkup usaha lembaga pembiayaan. Hal ini disebabkan oleh kegiatan tersebut sangat terkait dengan kegiatan di bidang pasar modal, sehingga pengaturan dan pembinaan kegiatannya dialihkan kepada Bapepam sebagai otoritas pasar modal.
Cukup sekian ulasan mengenai lembaga pembiayaan beserta kegiatannya dari penulis untuk ulasan lebih mendalam akan dibahas dalam tulisan selanjutnya. Semoga dapat membantu pembaca sekalian. Terima Kasih Banyak.

Wednesday, March 13, 2019

Pengantar Hukum Asuransi


Halo semuanya dalam tulisan kali ini saya Ferdiansyah Putra Manggala, S.H., M.H. akan mengulas mengenai hukum asuransi namun hanya sebuah pengantar. Nantinya bertahap akan dibahas lebih mendalam. Terima kasih banyak penulis ucapkan karena telah meluangkan waktunya untuk membaca tulisan ini, semoga tulisan singkat ini dapat membantu pembaca sekalian dan menambah wawasan juga tentunya.
Terminologi asuransi (insurance) barangkali bagi sebagian masyarakat bukanlah sesuatu yang asing, sebab keberadaan lembaga ini sudah merupakan bagian dari hidup sehari-hari dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Namun sebaliknya bisa jadi bagi sebagian besar orang lainnya asuransi bisa jadi sesuatu yang baru. Belum diketahui apa manfaatnya, atau bisa jadi ada rasa keengganan untuk memanfaatkan lembaga ini dalam berbagai kebutuhan hidup. Hakikatnya lembaga asuransi adalah lembaga yang berbasis kepada pembiayaan secara bersama atau menganut asas gotong royong. Tujuan dari asuransi itu sendiri sebagai lembaga proteksi dan investasi.
Kehidupan manusia sadar atau tidak sadar pasti menghadapi risiko. Hanya saja seberapa besar risiko yang akan dihadapi oleh orang yang bersangkutan, demikian juga dalam bidang bisnis hampir dapat dipastikan tidak ada bisnis yag bebas dari risiko contoh tempat usaha yang kebakaran, dan lainnya. Menjadi pertanyaan adalah siapa yang berkewajiban untuk memikul risiko dalam hal peristiwa menimpa harta benda, dan jiwa seseorang. Tidak terlalu sulit untuk menentukan pihak yang menanggung beban risiko yaitu pemilik barang ataupun ahli waris yang bersangkutan.
Adapun jenis-jenis risiko dapat dibagi menjadi dua bagian yakni Risiko Murni adalah risiko atau penyimpangan yang hanya menimbulkan kemungkinan kerugian saja. Risiko spekulatif adalah risiko atau penyimpangan yang terjadi dapat menguntungkan atau dapat merugikan.[1] Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil pengertian bahwa terdapat berbagai jenis risiko yang bisa saja menimpa siapa saja, baik orang pribadi maupung pelaku usaha. Bagi pelaku usaha yang sudah berpengalaman di bidangnya dalam mengelola usahanya dan ataupun bagi para personal, terhadap risiko yang akan dihadapi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari pada umumnya tidak dikelola sendiri melainkan dialihkan ke pihak lain yaitu lembaga asuransi. Fungsi asuransi tidak lai semata-mata sebagai lembaga proteksi atau memberikan perlindungan objek asuransi, melainkan juga sebagai sarana investasi khususnya untuk asuransi sejumlah uang.
Mengenai landasan hukum asuransi secara terminologi terdapat dua bagian landasan hukum asuransi. Pertama landasan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), kedua diluar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Peraturan di dalam KUHD diantaranya:
·         Buku I Bab IX Asuransi Pada Umumnya;
·         Buku 1 Bab X Asuransi Kebakaran, Pertanian dan Asuransi Jiwa
·         Buku II Bab IX Asuransi Laut, Asuransi Bahaya Perbudakan; dan
·         Buku II Bab X Asuransi Pengangkutan darat, sungai perairan.
Di luar KUHD diantaranya:
·       Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
·         Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
·         Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
·         Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
·         Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
·         Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Berdasar uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa asuransi dilaksanakan oleh lembaga perasuransian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan lembaga perasuransian termasuk lembaga jasa keuangan. Pasal 1 angka 4 UUOJK berbunyi “Lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya”.
Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan perasuransian dalam Pasal 1 angka 7 UUOJK berbunyi “Perasuransian adalah usaha peransuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang denngan menghimpung dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperentaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuaria, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian”.
Menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah asuransi merupakan suatu perjanjian atau bukan?. Menurut penulis asuransi merupakan perjanjian timbal balik atau obligatoir dasarnya terdapat dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berbunyi: “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti”.
Berdasar uraian di atas apabila asuransi merupakan suatu perjanjian maka harus mengacu kepada ketentuan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perikatan, khususnya Pasal 1320 dan Pasal 1338. Bentuknya yang merupakan perjanjian maka dalam asuransi terdapat pihak yang menyepakati perjanjian tersebut.
Pihak pertama yaitu penanggung (insurer) yakni pihak yang mengikatkan diri menerima pengalihan risiko  dari tertanggung. Penanggung dalam hal ini yaitu perusahaan perasuransian, menurut Pasal 7 ayat UUUP hanya dapat dilakukan perusahaan yang berbadan hukum.[2]
Pihak kedua yaitu tertanggung (insured), yakni pihak yang mengalihkan resiko kepada penanggung dengan membayar sejumlah premi sesuai dengan kesepakatan. Tertanggung dalam hal ini bisa orang pribadi, atau bisa badan usaha. Tertanggung akan mendapat perlindungan dalam hal ada kerugian atau kerusakan yang menimpa harta bendanya, kehilangan jiwa dan raga, asalkan masih dalam ruang lingkup persyaratan polis.[3]
Cukup sekian ulasan pengantar hukum asuransi dari penulis untuk ulasan lebih mendalam akan dibahas dalam tulisan selanjutnya. Semoga dapat membantu pembaca sekalian. Terima Kasih Banyak



[1] H. Gunanto. Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Perjanjian Asuransi: Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1995, hlm 19.
[2] Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, hlm 67.
[3] Moch Anwar Abdullah, Kamus Umum Asuransi, Jakarta: Kesaint Blanc, 1993, hlm 79.

Sunday, October 7, 2018

Hukum Pajak Ruang Lingkup Pajak Penghasilan


Baik saya disini akan mengulas mengenai hukum pajak yang berlaku di Indonesia khususnya mengenai pajak penghasilan. Berdasarkan kehidupan dalam masyarakat yang selalu dihantui oleh pajak pengahsilan maka saya akan memberikan sedikit pencerahan. Semoga sedikit pencerahan dari saya selaku penulis dapat membantu para pembaca yang budiman sekalian.

Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subyek pajak berkenaaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subyek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.[1]
Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subyek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subyek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subyek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima dan / atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan / atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subyektif dan obyektif.[2]
Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan ialah objek dari pajak penghasilan. Bagi wajib pajak dalam negeri penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dikatakan sebagai objek pajak.
Prosedur keberatan merupakan upaya hukum yang diajukan oleh wajib pajak sebagai akibat dari adanya perbedaan penafsiran mengenai ketentuan hukum di bidang pajak terhadap suatu kasus tertentu. Perbedaan itu terjadi antara wajib pajak dengan direktur Jendral Pajak dan jajarannya atas penetapan tentang pajak untuk jenis pajak pusat yang pengelolaannya menjadi kewenangan direktorat jendral pajak. Perbedaan persepsi juga dapat terjadi antara wajib pajak dengan gubernur/bupati/walikota, kepala dinas pendapatan daerah dan jajarannya di daerah atas penetapan besarnya utang pajak untuk pajak daerah. Selain itu, dapat juga terjadi perbedaan penafsiran antara wajib pajak dengan direktur bea cukai dan jajarannya atas penetapan bea masuk, cukai, sanksi administrasinya.[3]
Subyek Pajak dalam Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subyek pajak adalah:[4]
1.      Orang pribadi.
2.      Warisan yang belum terbagi satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3.   Badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
4.   Bentuk Usaha Tetap, yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia oleh badan atau perusahaan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Bentuk usaha tetap dapat berupa tempat kedudukan manajemen, kantor cabang, kantor perwakilan, agen, gedung kantor, pabrik, bengkel, proyek konstruksi, pertambangan, penggalian sumber daya alam, perikanan, tenaga ahli, dan lain sebagainya.
Subyek pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:[5]
a.       Subyek pajak dari dalam negeri terdiri atas:
1.      Subyek pajak orang pribadi yaitu, orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
2.      Subyek pajak badan yaitu, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi criteria pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.  Subyek pajak warisan yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
b.      Subyek pajak luar negeri terdiri atas:
1.    Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2.   Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
Perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri, antara lain adalah apabila wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia, dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto, tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum dan wajib menyampaikan SPT. Apabila wajib pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia, dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto, tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan, dan tidak wajib menyampaikan SPT.[6] Yang tidak termasuk subyek pajak penghasilan yaitu:[7]
1.      Kantor perwakilan negara asing.
2.      Pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
3.  Organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4.   Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

Obyek Pajak dalam Pajak Penghasilan (PPh)
Objek yang mempunyai obyek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:[8]
1.  Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2.      Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3.      Laba usaha.
4.      Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5.  Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalikan pajak.
6.      Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7.   Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8.      Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9.      Sewa dan pengahsilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10.  Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11.  Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12.  Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14.  Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16.  Tambahan kekayaan itu yang berasal dr penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17.  Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18.  Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19.  Surplus Bank Indonesia.
Obyek Pajak Penghasilan (PPh) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan.[9] Bagi wajib pajak dalam negeri, obyek pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri, obyek pajak adalah penghasilan yang berasal dari Indonesia. Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:
1.  Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaries, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2.      Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3.      Penghasilan dari modal atau penggunaan harta seperti sewa, bunga, dividen, royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan dan sebagainya.
4.     Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas.
Bagi wajib pajak dalam negeri, yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri, yang menjadi obyek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.
Adapun yang tidak termasuk di dalam obyek pajak penghasilan (PPh) yaitu meliputi:
1.    Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
2.    Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keuntungan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau bandan pendidikan atau badan social atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
3.      Warisan.
4.  Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
5. Penggaian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
7.  Dividen atau pembagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia
8.      Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
9.      Penghsailan dari modal uang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan pleh menteri keuangan.
10.  Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
11.  Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan raksadana selama 5 tahun pertama sejak pemberian ijin usaha.
12.  Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalanjan usaha atau kegiatan di Indonesia

Keberatan Atas Pajak Penghasilan (PPh)
Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2008. Ketentuan mengenai keberatan atas pajak penghasilan diatur dalam pasal 25. Untuk mengajukan keberatan, prosedur yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:[10]
1.    Wajib pajak mengajukan keberatan kepada direktur jendral pajak atas pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2.     Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak disertai alasan-alasan yang jelas.
3.  Keberatan diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
4.      Keberatan yang diajukan tidak menunda kewajiban membayar pajak (dalam hal ini 50% utang pajak harus dilunasi dahulu sebagai syarat diterimanya keberatan ini) dan tidak menghalangi tindakan penagihan pajak.
Satu surat keberatan harus diajukan untuk satu jenis pajak dan satu tahun pajak, misalnya Pajak Penghasilan (PPh tahun 2003) harus diajukan masing-masing dalam satu surat keberatan. Untuk dua tahun pajak tersebut harus diajukan dua lembar surat keberatan.
Wajib pajak yang mengajukan surat keberatan diberi tanda terima oleh pejabat Direktorat Jendral Pajak yang ditunjuk untuk itu. Bila wajib pajak memasukkan surat keberatan melalui pos tercatat maka resi pos digunakan sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan. Tanda bukti atau tanda terima atau resi pos penerimaan tersebut juga digunakan sebagai alat pengawasan bagi wajib pajak. Terutama untuk mengetahui sampai kapan batas waktu dua belas tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2008 berakhir.
Disamping itu, tanda bukti atau resi pos penerimaan diperlukan untuk memastikan bahwa keberatannya dikabulkan, apabila dalam jangka waktu tersebut wajib pajak tidak menerima surat keputusan tentang keberatan dari Direktur Jendral Pajak. Sebelum wajib pajak mengajukan surat keberatan, wajib pajak diberi hak untuk meminta perhitungan atau pengenaan pajak yang dikenakan kepadanya. Perincian dasar pengenaan pajak ini digunakan untuk menyusun surat keberatan. Pejabat pajak harus memberikan permohonan ini kepada wajib yang bersangkutan.
Sebelum dikeluarkannya surat keputusan Direktur Jendral Pajak atas surat keberatan wajib pajak, wajib pajak diperbolehkan menyampaikan alasan-alasan tambahan atau penjelasan susulan. Keputusan Direktur Jendral Pajak atas surat keberatan wajib pajak tersebut antara lain:
1.      Menerima seluruh keberatan.
2.      Menerima sebagian keberatan.
3.      Menolak keberatan.
4.  Menambah besarnya jumlah pajak.
Dari keputusan atas keberatan tersebut, apabila wajib pajak merasa tidak puas atas suatu keputusan dari Direktur Jendral Pajak tersebut, masih ada upaya banding kepada pengadilan pajak.
Perlakuan PPh atas kerugian yang timbul akibat terjadinya bencana alam.
Pasal 6 Undang-undang PPh mengatur bahwa untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa seperti misalnya upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali PPh penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, kerugian dari selisih kurs mata uang asing, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, biaya bea siswa, magang, dan pelatihan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu;
Rincian dari biaya-biaya yang boleh dikurangkan sebagaimana disebutkan di atas yang menyangkut “kerugian” adalah: kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, kerugian dari selisih kurs mata uang asing. Salah satu jenis kerugian yang dapat dikurangkan sebagai biaya adalah kerugian karena penjualan harta yang dimiliki dan digunakan dalam usaha. Kerugian yang diderita karena harta yang dipergunakan dalam usaha menjadi rusak akibat bencana harus dibebankan melalui mekanisme yang diatur di dalam Pasal 11 ayat (8).
Pasal 11 ayat (8) mengatur dua hal, yaitu penarikan harta karena harta tersebut dijual atau dialihkan dan penarikan harta karena sebab lain Dalam hubungannya dengan bencana alam, maka penarikan harta karena sebab lain cocok untuk situasi tersebut. Jadi apabila harta tersebut adalah harta yang dapat disusutkan, maka jumlah nilai sisa bukunya dibebankan sebagai kerugian. Apabila harta dimaksud diasuransikan maka jumlah penggantian asuransinya dibukukan sebagai penghasilan.
Bagaimana perlakuannya terhadap harta yang tidak dapat disusutkan atau harta yang tidak dipakai dalam usaha? UU PPh secara umum memperlakukan semua jenis penghasilan sama artinya UU ini tidak menganut pemajakan berdasarkan jenis penghasilan seperti misalnya pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha berbeda dengan capital gains. Atas dasar pemikiran yang demikian maka kerugian karena kehilangan harta yang disebabkan oleh bencana alam seharusnya juga dapat dibebankan sebagai biaya. Apabila dalam suatu bencana yang terjadi juga memusnahkan barang persediaan, seharusnya wajib pajak dapat membebankannya sebagai kerugian Masalahnya adalah menghitung besarnya kerugian yang diderita karena kehilangan persediaan barang tersebut.
UU PPh mengatur tentang penilaian persediaan barang di Pasal 10 ayat (8). Penjelasan dari pasal itu menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persediaan barang meliputi tiga jenis barang, yaitu barang jadi atau barang dagangan, barang dalam proses produksi, bahan baku dan bahan pembantu. Ketentuan tersebut mengatur bahwa untuk keperluan penghitungan harga pokok, metode yang diperbolehkan adalah dengan cara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama. Sejalan dengan ketentuan tersebut, untuk menghitung kerugian yang diderita karena bencana cara yang sama juga sebaiknya diperbolehkan. Penerapan cara penilaian barang yang sama terhadap kerugian karena rusaknya persediaan barang akan memberikan perlakuan yang seimbang dan netral. Apabila ketentuan dalam UU PPh memungkinkan untuk memberi kesempatan mengklaim kerugian, masalah yang perlu dipikirkan adalah menentukan dokumen-dokumen yang harus disajikan sebagai bukti bahwa telah terjadi kerugian karena bencana. Dokumen yang menunjuk kan bahwa wajib pajak benar-benar merugi karena terjadinya bencana, diperlukan dalam beberapa hal, antara lain untuk: penyesuaian terhadap setoran PPh dalam tahun berjalan (PPh Pasal 25); kompensasi kerugian yang terjadi pada saat terjadinya bencana; bukti pada saat dilakukannya pemeriksaan pajak; dan penundaan pemasukan SPT Tahunan (bila diperlukan).
2.5 Cara Melunasi Pajak Penghasilan (PPh)
1.Pelunasan pajak tahun berjalan, yaitu pelunasan pajak dalam masa pajak yang meliputi:
A.  Pembayaran sendiri oleh wajib pajak (PPh pasal 25) untuk setiap masa pajak.
B.  Pembayaran pajak melalui pemotongan/pemungutan pihak ketiga (orang pribadi atau badan baik swasta maupun pemerintah) berupa kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak terutang selama tahun pajak itu berjalan , yaitu:.
Pemotongan PPh atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau, kegiatan (PPh pasal 21).
Pemungutan PPh atas penghasilan dari kegiatan usaha di bidang lain, dan pembayaran atas penyerahan barang kepada badan pemerinrtah (PPh pasal 22).
Pemotongan Pajak penghasilan (PPh) dari modal atau penggunaan harta orang lain, hadiah, dan penghargaan (PPh Pasal 23)
Pelunasan PPh diluar negeri atas penghasilan diluar negeri (PPh pasal 24).
Pemotongan PPh atas penghasilan yang terutang atas wajib pajak luar negeri
(PPh pasal 26).
Pemotongan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupatanah atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya (PPh Pasal 4 ayat 2).
2.Pelunasan Pajak di akhir tahun
Pelunasan lajak sesudah tahun pajak berakhir dilakukan dengan cara:
Membayar pajak yang kurang disetor yaitu menghitung sendiri jumlah pajak penghasilan terutang untuk suatu tahun pajak dikurang dengan jumlah kredit pajak tahunyangbersangkutan.
Membayar pajak yang kurang disetor berdasarkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak, apabila terdapat bukti bahwa jumlah pajak penghasilan terutang tidak benar.
(kesimpulan) Maksud baik pemerintah untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat pekerja melalui program stimulus fiskal berupa Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah (PPh Pasal 21 DTP) sepertinya belum ditanggapi sebagaimana yang diharapkan. Dalam beberapa kesempatan, Dirjen Pajak menyatakan realisasi PPh Pasal 21 DTP yang telah diberikan kepada pekerja masih jauh dari anggaran dalam APBN 2009 sebesar Rp.6,5 triliun. Melalui Surat Edaran (SE) Nomor SE-64/PJ/2009 tanggal 7 Juli 2009, Dirjen Pajak menginstruksikan jajarannya untuk melakukan sosialisasi PPh Pasal 21 DTP kepada serikat pekerja, dinas tenaga kerja maupun asosiasi perusahaan terkait.
Yang Mendapat Stimulus
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.03/2009, PPh Pasal 21 DTP diberikan kepada pekerja yang penghasilan brutonya dalam satu bulan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tidak lebih dari Rp.5.000.000. Pekerja yang mendapat stimulus fiskal ini adalah yang bekerja pada pemberi kerja tiga kategori usaha tertentu, yaitu pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan dan kehutanan, dimana didalamnya terdapat 74 sub sektor usaha, perikanan dengan 19 sub sektor usaha dan industri pengolahan yang mencakup 370 sub sektor usaha.
Pengertian pekerja, sebagaimana ditegaskan dalam SE-64/PJ/2009, termasuk pekerja di cabang perusahaan dan pekerja pada perusahaan penyedia tenaga kerja (outsourcing) yang ditempatkan pada perusahaan pemberi kerja yang berusaha pada tiga kategori usaha tersebut di atas. Termasuk pula pekerja pada pemberi kerja yang melakukan pekerjaan pengolahan barang berdasarkan pesanan (maklon) yang pekerjaan pengolahannya memenuhi kategori usaha industri pengolahan.
PPh Pasal 21 DTP diberikan mulai masa pajak Februari 2009 sampai dengan masa pajak November 2009. Sampai dengan masa pajak Juni 2009, PPh Pasal 21 DTP diberikan kepada seluruh pekerja, baik yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun yang belum. Besarnya PPh Pasal 21 DTP yang diterima pekerja adalah sebesar pajak terutang berdasarkan tarif umum UU PPh dan tidak termasuk kenaikan tarif pajak 20% lebih tinggi bagi pekerja yang belum memiliki NPWP.
Hak Pekerja
PPh Pasal 21 DTP wajib dibayarkan secara tunai pada saat pembayaran penghasilan oleh pemberi kerja kepada pekerja sebesar PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan pekerja. Sebagai contoh, seorang pegawai yang penghasilan brutonya sebulan Rp.5.000.000, dengan status menikah dan mempunyai 2 anak serta yang bersangkutan membayar iuran pensiun Rp.25.000 sebulan, PPh Pasal 21 yang terutang sebulan adalah sebesar Rp.153.750. Dengan adanya PPh Pasal 21 DTP, PPh Pasal 21 yang terutang tersebut tidak disetor pemberi kerja ke kas negara, tetapi diberikan kepada pegawai yang bersangkutan. Penghasilan pegawai akan bertambah sebesar PPh Pasal 21 yang terutang sehingga penghasilan yang diterima adalah Rp.4.975.000 (penghasilan bruto dikurangi iuran pensiun, tanpa ada pengutangan PPh Pasal 21).
Dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada pekerja atau menanggung PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan pekerja, PPh Pasal 21 yang dirunjang atau ditanggung tersebut tetap harus diberikan kepada pekerja yang mendapat PPh Pasal 21 DTP. Dengan menggunakan contoh tersebut di alas, apabila selama ini PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan maka dengan adanya PPh Pasal 21 DTP penghasilan yang diterima pegawai menjadi sebeur Rp.5.128.750 (penghasilan bruto dikurangi iurang pensiun ditambah PPh Pasal 21 yang terutang).
PPh Pasal 21 DTP, berapapun jumlahnya, adalah hak pekerja yang pemenuhannya dilaksanakan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja. Dengan mekanisme pembayaran seperti ini, mestinya pekerja akan menuntut haknya kepada pemberi kerja jilca selama ini penghasilannya tidak ditambah dengan PPh Pasal 21 DTP Apabila selama ini pekerja tidak mempermasalahkan haknya, salah satu sebabnya mungkin adalah karena ketidaktahuan adanya stimulus fiskal ini. Pada sisi lain, pekerja juga harus diberikan pengertian bahwa penambahan penghasilan ini terbatas jangka waktunya, yaitu hanya dari masa pajak Februari sampai dengan November 2009, sehingga mulai masa pajak Desember 2009 dan seterusnya tidak akan ada lagi tambahan penghasilan dari PPh Pasal 21 DTP.



[1] Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, Perpajakan Edisi Revisi 2011,  (Yogyakarta, 2011), hlm. 135
[2] Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, Perpajakan Edisi Revisi 2011,  (Yogyakarta, 2011), hlm. 137
[3] Tunggul Anshari Setia Negara, S.H., M.Hum, Pengantar Hukum Pajak, (Malang, 2005), hlm. 94
[4] Drs. H. Hamdan Aini, Perpajakan, (Jakarta, 1993), hlm. 75
[5] Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, Perpajakan Edisi Revisi 2011,  (Yogyakarta, 2011), hlm. 136
[6] Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, Perpajakan Edisi Revisi 2011,  (Yogyakarta, 2011), hlm. 137
[7] Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, Perpajakan Edisi Revisi 2011,  (Yogyakarta, 2011), hlm. 138-139
[8] Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, Perpajakan Edisi Revisi 2011,  (Yogyakarta, 2011), hlm. 139-140
[9] Drs. H. Hamdan Aini, Perpajakan, (Jakarta, 1993), hlm. 77-78
[10] Tunggul Anshari Setia Negara, S.H., M.Hum, Pengantar Hukum Pajak, (Malang, 2005), hlm. 95-96

Mengenal Subjek Hukum

Halo semuanya dalam tulisan ini saya Ferdiansyah Putra Manggala, S.H., M.H. akan mengulas mengenai subjek hukum. Nantinya bertahap akan d...