Hak Cipta dan Pengaturannya di Indonesia

Perkembangan bidang teknologi yang semakin pesat sehingga mengharuskan hukum atau aturan juga harus berkembang. Hukum positif harus bersifat dinamis tidak statis dikarenakan seiring dengan perkembangan zaman. Indonesia memiliki ragam suku bangsa, etnik, bahasa, tradisi, dan agama, yang secara keseluruhan merupakan suatu potensi untuk dilindungi. Kekayaan sumber budaya tersebut merupakan suatu sumber dari kekayaan intelektual yang perlu diberi perlindungan hukum melalui aturan hukum positif. Penulis akan membahas mengenai hak kekayaan intelektual yang berupa hak cipta dalam tulisan ini. Oleh karenanya dibentuklah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak cipta merupakan hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau membentuk izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila ada hak cipta pasti juga ada penciptanya, pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Uraian di atas berdasarka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, tetapi harus secara tertulis, baik dengan akta autentik (dengan akta notaris) maupun dengan akta perjanjian di bawah tangan (tanpa akta notaris. Meski demikian guna mencegah timbulnya masalah di kemudian hari, pengalihan hak cipta tersebut lebih baik dilakukan secara tertulis melalui notaris, agar lebih memiliki kepastian hukum manakala terjadi sengketa yang harus dilakukan di pengadilan.

Hak cipta mengenal adanya kategori pencipta yang timbul karena proses penciptaan dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok orang, lembaga negara, atau lembaga pemerintahan, badan hukum milik negara, maupun badan hukum milik swasta. Proses penciptaan yang dilakukan oleh perseorangan secara mandiri memiliki konsekuensi hukum yang lebih sederhana dibandingkan proses penciptaan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang yang bekerja di suatu organisasi.

Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.

Hak cipta yang penciptanya tidak diketahui penciprtanya misalnya karya cipta peninggalan sejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya yang berhak memegang hak ciptanya adalah negara. Negara juga memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita rakyat, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan  tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lain. Jika suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, maka negara memagang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.